June 13, 2024

Kemerdekaan, Misi Holistik dan Peran Kita

0

Oleh: Yohansen Wyckliffe Gultom

*Penulis, alumnus FISIP USU & PKK UKM KMK UP FISIP

 

Tanggal 17 Agustus 2020, Indonesia genap berusia 75 tahun. Tahun lalu, kita merayakan hari kemerdekaan dengan sangat meriah. Ya, para pejabat negara antusias merayakannya, lengkap dengan pakaian adat khas Nusantara. Bendera merah putih, digiring langsung dengan kereta kencana. Dibawa dari monas, untuk dikibarkan di depan Istana Merdeka. Dan kini, romantisme tahunan itu tak lagi dapat dilakukan semeriah tahun-tahun sebelumnya.

Pandemi COVID-19 menjadi penyebab lunturnya kemegahan seremoni itu. Sejak tanggal 2 Maret 2020, 2 kasus pertama ditemukan di Indonesia. Saat ini, total 102.051 jiwa positif virus COVID-19, dan 4.901 jiwa di antaranya meninggal dunia. Terlebih di seantero dunia, ditemukan jumlah kasus yang lebih banyak lagi; 16.495.309 jiwa positif COVID-19, dengan 654.327 jiwa meninggal dunia (Kementrian kesehatan RI, Johns Hopkins 28/7).

Memang ajaib rasanya, kala mengetahui pandemi seperti sekarang ini, berlangsung setiap 100 tahun. Mulai dari penyakit pes (1720), kolera (1820), flu spanyol (1920) dan COVID-19 (2020). Namun, dari setiap realita itu, Firman Tuhan berkata bahwa, tidak ada satupun diantaranya, yang tidak diketahui dan diizinkan Pencipta untuk dapat terjadi (Mazmur 33:13-14, 103:19).

Jika kita melihat sejenak, keadaan yang pernah menimpa bangsa Israel di Kitab Hakim-hakim misalnya. Dalam kisah hakim Otniel (Hak. 2:7-11), narasi yang dituliskan di Alkitab, mengungkap bahwa,“Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, mereka melupakan TUHAN, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel… Orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Risyataim, delapan tahun lamanya.”

Lalu karena penderitaan mereka, berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar umatNya dan membangkitkan Hakim Otniel, untuk membela bangsa Israel. Begitulah seterusnya kisah Hakim-hakim dituliskan. Kala bangsa Israel mejauh dari Tuhan, mereka diizinkan untuk diperbudak bangsa Kanaan. Dan ketika mereka kembali memohon pertolongan Tuhan, Tuhan kemudiandengan setia mendengar doa mereka, dengan membangkitkan pemimpin-pemimpin, yang akan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan.

Dari kisah yang dituliskan di kitab Hakim-hakim, sungguh Tuhan tidak ingin kita menyimpang dari jalanNya. Dan pencobaan senantiasa diizinkan menimpa bangsa Israel. Agar mereka sadar, bertobat dan kembali ingat akan kebaikan Tuhan yang menuntun mereka keluar dari Mesir, sampai ke tanah perjanjian.

Sama seperti situasi yang kita hadapi saat ini. Pandemi Covid-19 sejatinya berpeluang mengubah tatanan sosial/politik dan hukumke arah yang lebih baik. Kejadian besar seperti sekarang, besar kemungkinan akan mengakibatkan munculnya solidaritas bersama. Serta, akan menciptakan tatanan politik nasional, seperti yang kita harapkan. Sama seperti Nusantara saat masih berstatus monarki kedaerahan. Pasca di jajah 350 tahun oleh kolonialisme, mengakibatkan munculnya solidaritas kolektif. Serta hadirnya konsensus untuk bersatu sebagai NKRI, melalui proklamasi 17 Agustus 1945. Namun, tampaknya, dinamika politik dan hukum nasional saat ini, tidak menceritakan kisah sesederhana itu.

Keadaan politik Indonesia saat ini, secara sederhana bisa kita lihat dari pemaparan Prof. Firman Noor, Kepala pusat penelitian politik LIPI, dalam artikelnya berjudul; “Demokrasi Indonesia dan Arah Perkembangannya di Masa Pandemi Covid-19”. Beliau menyebutkan bahwa, keadaan demokrasi Indonesia, tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelum pandemi mewabah. Dimana keadaan demokrasi kita cenderung prosedural, dibanding substansial. Keadaan seperti ini, dikenal pula sepertiistilah sosiolog Iggris, Colin Crouch (2004) sebagai:Post-democracy.

Beberapa indikator dari post-democracy, diantaranya; 1.) Keterlibatan masyarakat dalam dunia politik rendah/terbatas, 2.) Partai politik sekadar jembatan kepentingan para pejabat/oligarki, 3.) Pencitraan lebih penting daripada ide, 4.) Partisipasi politik masyarakat menurun, karena ketidak percayaan terhadap elite, 5.) Hilangnya penghormatan terhadap institusi, menyebabkan terjadinya konflik lintas sektoral (www.politik.lipi.go.id 15/5).

Serupa halnya dengan keadaan hukum Indonesia. Pun tidak jauh berbeda. Anomali Hukum, menjadi realita yang tidak dapat dipungkiri. Sebab, telah terjadi ketimpangan antara Das Sollen (peraturan hukum) dengan Das Sein (keadaan yang terjadi di masyarakat).Putusan hukum terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Tidak sesuai norma positif,yang mengimplikasikan kadar kelogisan. Cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Beberapa bukti dari analisis itu, bisa kita saksikan dari sejumlah kasus yang terjadi sejak masa Pandemi COVID-19 berlangsung; Pertama, kita bisa menyaksikan, DPR sebagai Lembaga Legislatif, yang memiliki peran sentral untuk mengawasi kinerja pemerintah, tidak kritis menegur Eksekutif. Khususnya di awal-awal kemunculan pandemi di Indonesia (2/3/2020). Padahal, Universitas Harvard sudah mengingatkan sebelumnya, bahwa Virus Corona kemungkinan akan memasuki Indonesia di bulan Februari.

Kedua, Pengesahan Perppu No. 1 tahun 2020, menjadi UU, atas dasar keadaan tidak lazim yang dihadapi Indonesia. UU itu berpotensi menciptakan abuse of power. Sebab, beberapa pasal di dalam UU itu, menghilangkan peran DPR untuk mengawasi pemerintah. Khususnya dalam penetapan anggaran, yang sebelumnya dianggarkan berdasarkan perencanaan tahunan, kini dapat dikerjakan Eksekutif seorang diri. Dan apabila kedepan terjadi kesalahan dalam pengalokasian anggaran, Eksekutif memiliki imunitas, sehingga tidak dapat dituntut secara hukum ke lembaga peradilan manapun. Itu sebabnya, aturan ini sangatlah rentan untuk disalah gunakan.

Ketiga, adanya oportunisme di antara elite. Kesempatan menggunakan jabatan demi keuntungan pribadi. Kita tentu ingat masalahnya. Ada tiga Stafsus milenial Presiden yang mengambil kesempatan di masa krisis, demi menguntungkan perusahaannya pribadi.

Keempat, kasus yang menimpa Novel Baswedan. Pegawai KPK yang matanya buta di sebelah kiri, karena disiram air keras oleh dua anggota POLRI. Kedua terdakwa pelaku kejahatan, hanya divonis 2 tahun dan 1,5 tahun. Banyak pengamat hukum menilai, proses persidangan yang dipertontonkan di TV itu,hanya sekadar sandiwara. Menurut Novel Baswedan sendiri, aktor lain yang terlibat dari aksi kejahatan itu berpangkat Jendral Polisi, namun tak digubris sedikitpun oleh Pengadilan.Meski pernyataan Novel, nyatanya sesuai dengan data investigasi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (2019).

Kelima, kasus Djoko Tjandra, koruptor yang bebas keluar-masuk Indonesia. Tiga Jendral telah dipecat, karena terbukti membantu buronan–koruptor Bank Bali–itu selama berada di Indonesia. Dengan begitu, tidak mengherankan jika putusan hukum terlihat timpang. Pasalnya, penegak hukum pun diketahui terlibat di dalam tindakkejahatan.

Pertanyaannya sekarang adalah, di mana peran kita sebagai “Orang Percaya”?

Seperti Kristus Yesus, yang menunjukkan teladan untuk mengasihi tanpa syarat. Maka, seperti itu pulalah kita dipanggil. Mengasihi tanpa syarat. Seperti Yesus yang berjuang menyatakan kebenaran, maka seperti itu pula kita dipanggil. Dan misi kita, adalah misi holistik. Terlibat di dalam mandat Injili (Matius 28:19-20) dan mandat budaya (Kejadian 1:28). Dan sayangnya, Gereja saat ini, cenderung terbagi ke salah satu dari antara dua mandat itu. Kita beruntung, John Stott dan Billy Graham menggagas Perjanjian Lausanne (1974), yang menekankan bahwa, perlunya gerakan penginjilan dan misi sosial.

John Stott juga menuliskan, di dalam bukunya, terbitan Literatur Perkantas Jatim, berjudul “Murid Radikal yang Mengubah Dunia” (2013) hal. 143, mengatakan bahwa;“Pelayanan kasih, yang harus dilakukan oleh umat yang diutusNya ke dalam dunia adalah “misi”. Misi di dalamnya ada penginjilan dan aksi sosial… karena keduanya dalam dirinya masing-masing, merupakan wujud otentik dari kasih. Dan keduanya, tidak membutuhkan yang satu untuk mengesahkan keberadaannya. Namun, karena kejatuhan manusia yang luar biasa, maka ada satu urgensi yang terus muncul bagi tugas penginjilan kita…”

Ya, penginjilan dan aksi sosial menjadi tugas kita. Namun, sekali lagi, kita perlu mengenal kejamnya situasi politik Indonesia. Dosen UI, Dr. Ade Armando, pakar komunikasi politik Indonesia pernah mengungkapkan realita pilu yang sedang kita hadapi (10/7). Kita perlu mawas diri, dengan realita yang diungkapkan beliau; bahwa pegawai dan petinggiBUMN-BUMN Indonesia, termasukTelkomsel di dalamnya, telah disusupi paham-paham radikal Islam. Sebagian besar dari mereka, memiliki hasrat menjadikan negeri ini, menjadi Negara Islam. Pun dengan pengalokasian beasiswa-beasiswa pendidikan dari Kemenkeu, diduga, memprioriaskan agama tertentu, yang sejalan dengan misi negara syariah/khilafah. Itu Ade Armando, Dosen UI loh… yang mengatakannya.

Dari situ, kitapun diingatkan untuk terlibat di dalam realitas ini. Peka mendengarkan panggilan Tuhan,sebagai garam dan terang yang terus memberikan pengaruh.Kita juga perlu mempertimbangkan, untuk terlibat dan memberikan rasa, khususnya di posisi-posisi penting di negeri ini, mengingat rakyat Indonesia sangat membutuhkan “garam” dan “terang” itu.

Karenanya, kita perlu membenahi kualitas pribadi, agar dapat terlibat di dalam perkara yang Tuhan percayakan. Kuat di dalam HPDT dan pengajaran akan firman yang Alkitabiah. Serta memiliki kemampuan soft skill dan hard skill di atas rata-rata, dari yang dibutuhkan di dunia profesi.Dan, peka mengetahui realita yang sedang terjadi di sekitar kita. Dengan begitu, kita dapat bermisi, menggarami dan memberi terang di dalam kegelapan dunia, sembari terus mengasihi tanpa syarat.

Sebab kita sadar, bahwa kita diutus untuk mengerjakan misi. Dan Kristus Yesus,Tuhan kita,beserta kita senantiasa. Melalui Roh Kudus yang dimateraikan di dalam kita,akan memampukan kita di dalam setiap perkara yang akan kita hadapi. Dan Roh itu, adalah jaminan bagi kita, sampai kita memperoleh seluruhnya… (Efesus 1:13-14). Selamat ber-misi!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *